HEGEMONI PASCAKOLONIAL DALAM KEBIJAKAN SOSIAL: KRITIK TERHADAP INFRASTRUKTUR TEKNOKRATIS JARING PENGAMAN SOSIAL DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh mentalitas pascakolonial dalam pembentukan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Indonesia. Dengan menggunakan lensa teori pascakolonisasi, studi ini mendekonstruksi kecenderungan struktur negara dan pemerintahan yang lebih memilih mengadopsi program JPS dari Barat daripada mengembangkan potensi kearifan lokal. Temuan menunjukkan bahwa preferensi terhadap program "impor" didorong oleh ketersediaan infrastruktur siap pakai—mulai dari pinjaman anggaran, naskah akademik standar, hingga konsultan program—yang menciptakan kenyamanan teknokratis bagi birokrasi. Sebaliknya, kearifan lokal dibiarkan menjadi "hutan belantara" tanpa dukungan infrastruktur sistematis, yang seringkali dianggap menakutkan karena ketidakpastian parameter teknis dan dampaknya. Mentalitas "malas" dalam berinovasi dan ketergantungan pada model Barat memperpetuasi subordinasi pengetahuan lokal di bawah dominasi teknokrasi global. Studi ini merekomendasikan dekolonisasi kebijakan sosial melalui pembangunan infrastruktur sistematis bagi jaring pengaman sosial berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Pascakolonialisme, Jaring Pengaman Sosial, Kearifan Lokal, Hegemoni Barat, Teknokrasi, Dekolonisasi Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang mentalitas pascakolonial. Meskipun secara formal telah merdeka, struktur negara dan pemerintahan seringkali masih terjebak dalam pola pikir yang menempatkan model-model Barat sebagai standar emas kemajuan dan efektivitas (Sumarto, 2015). Fenomena ini sangat nyata dalam pengembangan Jaring Pengaman Sosial (JPS), di mana adopsi program-program asing bukan sekadar kebutuhan fungsional, melainkan refleksi dari ketergantungan psikologis dan administratif terhadap infrastruktur teknokratis global.

Masalah utama yang diangkat dalam studi ini adalah kecenderungan birokrasi untuk menjiplak program JPS dari Barat karena kemudahan "infrastruktur siap pakai" yang menyertainya. Mulai dari kucuran pinjaman anggaran, kaidah naskah akademik yang sudah terstandardisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kaku, hingga ketersediaan konsultan internasional, semuanya menyediakan jalan pintas bagi penyelenggara negara (Minkman et al., 2018). Sementara itu, JPS berbasis kearifan lokal dibiarkan menjadi "hutan belantara" yang menakutkan karena tidak memiliki parameter teknis, SOP, dan instrumen dampak yang sistematis. Artikel ini akan membedah bagaimana hegemoni pascakolonial ini menghambat kedaulatan perlindungan sosial di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mentalitas Pascakolonial dalam Birokrasi

Teori pascakolonial menyoroti bagaimana struktur kekuasaan kolonial tetap bertahan dalam bentuk baru setelah kemerdekaan. Dalam kebijakan publik, hal ini termanifestasi dalam bentuk "subordinasi intelektual", di mana para pembuat kebijakan merasa lebih aman menggunakan kerangka kerja Barat yang dianggap lebih "ilmiah" dan "terukur" daripada menggali akar budaya sendiri (Pritchett et al., 2013).

2.2 Infrastruktur Siap Pakai vs Hutan Belantara Kearifan Lokal

Program JPS impor seringkali datang sebagai "paket lengkap" (turnkey project). Lembaga donor internasional menyediakan infrastruktur pendukung yang masif, yang mencakup aspek finansial hingga administratif. Sebaliknya, kearifan lokal seringkali dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak terukur secara teknis (metis), sehingga dianggap berisiko tinggi bagi birokrasi yang terbiasa dengan kepastian parameter (Scott, 1998).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur kritis dengan perspektif pascakolonial. Analisis difokuskan pada dekonstruksi naskah akademik dan laporan kemajuan program JPS formal di Indonesia untuk melihat jejak-jejak pengaruh model Barat dan bagaimana kearifan lokal diposisikan dalam narasi kebijakan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hegemoni Infrastruktur Barat: Kenyamanan dalam Jiplakan

Dominasi program JPS impor di Indonesia, seperti skema bantuan tunai bersyarat, didorong oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang sangat sistematis. Birokrasi negara cenderung memilih program ini karena:

1.  Kepastian Anggaran: Adanya skema pinjaman dari lembaga internasional yang memastikan ketersediaan dana.

2.  Legitimasi Akademik: Naskah akademik yang disusun berdasarkan model global memberikan rasa aman secara intelektual.

3.  Kemudahan Administratif: SOP dan model laporan progres yang sudah tersedia memudahkan implementasi tanpa perlu inovasi mendalam.

Kondisi ini menciptakan mentalitas "malas" dalam struktur pemerintahan. Jiplakan program menjadi pilihan rasional bagi birokrat yang ingin menghindari risiko kegagalan teknis, meskipun program tersebut tidak memiliki akar sosial-budaya yang kuat (Sumarto, 2020).

4.2 Kearifan Lokal: "Hutan Belantara" yang Menakutkan

Berbeda dengan paket siap pakai dari Barat, JPS berbasis kearifan lokal seperti Lumbung Desa atau Beas Perelek seringkali dipersepsikan sebagai "hutan belantara" oleh para teknokrat. Ketakutan ini muncul karena:

• Ketidakpastian Parameter: Teknik parameter keberhasilan kearifan lokal seringkali bersifat kualitatif dan organik, yang sulit dimasukkan ke dalam tabel Excel birokrasi.
• Ketiadaan SOP Sistematis: Tidak adanya panduan operasional yang baku membuat birokrasi ragu untuk mengalokasikan anggaran secara masif.
• Parameter Dampak yang Luas: Dampak kearifan lokal yang menyentuh aspek kohesi sosial dan spiritualitas dianggap sulit diukur dibandingkan dengan parameter ekonomi murni.

Akibatnya, negara hampir tidak pernah menyiapkan infrastruktur pendukung bagi kearifan lokal secara sistematis. Kearifan lokal dibiarkan berjalan secara sporadis di tingkat komunitas tanpa pengakuan dan dukungan infrastruktur dari struktur negara.

4.3 Dampak: Adaptasi yang Bersitegang

Ketiadaan basis sosial-budaya dalam program JPS impor memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan pola yang asing. Karena infrastruktur program Barat mengutamakan parameter individualistik, hal ini seringkali bertabrakan dengan pola hidup komunal masyarakat Indonesia. Ketegangan sosial muncul bukan karena masyarakat menolak bantuan, melainkan karena teknik dan SOP program tersebut menciptakan sekat-sekat baru yang memicu konflik horizontal (Sumarto, 2020).

5. KESIMPULAN: MENUJU DEKOLONISASI KEBIJAKAN SOSIAL

Studi ini menyimpulkan bahwa ketergantungan pada program JPS impor adalah manifestasi dari mentalitas pascakolonial yang lebih menghargai infrastruktur siap pakai dari Barat daripada kerumitan pengembangan potensi lokal. Struktur negara perlu keluar dari zona nyaman "jiplak program" dan mulai membangun infrastruktur sistematis bagi kearifan lokal.

Rekomendasi:

1. Pembangunan Infrastruktur Lokal: Negara harus mulai menyusun naskah akademik, SOP, dan parameter dampak bagi JPS berbasis kearifan lokal secara serius dan sistematis.
2. Inovasi Parameter: Mengembangkan teknik parameter keberhasilan yang mampu menangkap nilai-nilai organik kearifan lokal tanpa harus mereduksinya menjadi angka statistik semata.
3. Dekolonisasi Birokrasi: Melakukan reformasi mentalitas birokrasi agar berani menjelajahi "hutan belantara" kearifan lokal sebagai fondasi utama perlindungan sosial yang berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

Arditama, E., & Lestari, P. (2020). JOGO TONGGO: Membangkitkan kesadaran dan ketaatan warga berbasis kearifan lokal pada masa pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 158–171.

Chambers, R. (1983). Rural development: Putting the last first. Longman.

Minkman, E., van Buuren, M. W., & Bekkers, V. J. J. M. (2018). Policy transfer routes: An evidence-based conceptual model to explain policy adoption. Policy Studies, 39(2), 222–250.

Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2013). Looking like a state: Techniques of persistent failure in state capability for implementation. The Journal of Development Studies, 49(1), 1–18.

Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press.

Sumarto, M. (2020). Welfare and conflict: Policy failure in the Indonesian cash transfer. Journal of Social Policy, 50(3), 621–639.

Sumarto, M. (2015). The evolution of cash transfers in Indonesia: Policy transfer and national adaptation. Asia & the Pacific Policy Studies, 2(2), 304–315.